Pengembangan Reaktor Nuklir Hadapi Kendala Politik

23-01-2022 / KOMISI VII
Anggota Komisi VII DPR RI Gandung Pardiman saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI ke Reaktor Nuklir Kartini Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) di Yogyakarta, Kamis (20/1/2022). Foto: Kresno/nvl

 

Anggota Komisi VII DPR RI Gandung Pardiman mengatakan masih ada kendala politik yang menghambat pengembangan reaktor nuklir di Indonesia, baik dari eksekutif maupun legislatif. Menurutnya ada tiga hal yang harus dipenuhi untuk pengembangan reaktor nuklir ini, yaitu keinginan kuat dari pemerintah, dalam hal ini Presiden, kemudian kebijakan politik, lalu sosialisasi kepada masyarakat mengenai reaktor nuklir tersebut.

 

“Untuk pengembangan reaktor ini sudah siap, namun masih ada kendala dari sisi politiknya, karena masih ada beberapa fraksi yang tidak setuju,” kata Gandung saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI ke Reaktor Nuklir Kartini Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) di Yogyakarta, Kamis (20/1/2022).

 

“Dan Pak Jokowi selaku Presiden belum juga melakukan suatu komitmen yang kuat untuk membangun PLTN. Kalau Pak Jokowi siap kemudian kebijakan politik dapat mengikutinya. Begitu juga dengan sosialisasi masyarakat, jangan sampai orang-orang terpengaruh, sehingga takut dengan nuklir. Hal ini yang perlu dilakukan karena dari teman-teman PLN, kelihatannya sudah siap untuk (pengembangan nuklir) itu," ujar politisi Partai Golkar itu.

 

Di samping itu, Gandung mengapresiasi terhadap Reaktor Nuklir Kartini BRIN, karena banyak negara-negara yang memanfaatkan hal ini untuk pendidikan baik secara offline maupun online. "Saya salut dan saya beri ucapan 'bravo' untuk reaktor nuklir ini, DPR akan mendukung dari segi penganggaran, kami akan cermati bersama dan ingin menambah kapasitas listrik, sehingga reaktor nuklir ini nantinya dijabat oleh anak bangsa, bukan tenaga kerja asing," pungkas Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI ini. (eno/sf)

BERITA TERKAIT
Komisi VII Minta Pemerintah Perluas Keterlibatan UMKM dalam Program MBG
08-08-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Chusnunia Chalim, mendorong pemerintah untuk memperluas keterlibatan pelaku Usaha Mikro, Kecil,...
Komisi VII Dorong Skema Royalti Lagu Diatur Ulang
07-08-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty menyoroti pentingnya perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) namun...
Khawatir Status UNESCO Dicabut, Kaji Ulang Izin Resort di TN Komodo
05-08-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty meminta Kementerian Kehutanan (Kemenhut) untuk mengkaji ulang pemberian Izin...
Apresiasi Pertumbuhan Ekonomi, Sektor Industri Harus Jadi Lokomotif Pemerataan
05-08-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VII DPR RI, Ilham Permana, menyampaikan apresiasi atas capaian pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,12 persen...